BERITA

4 Poin Penting Penilaian Website Resmi Lembaga Publik oleh KIP

4 Poin Penting Penilaian Website Resmi Lembaga Publik oleh KIP

Kota Mungkid_ Komisi Informasi (KIP) memakai 4 poin parameter dalam menilai sebuah website resmi lembaga publik dapat dikatakan informatif dan terbuka dalam melayani kebutuhan informasi diera tuntutan keterbukaan informasi publik yang makin tinggi. Hal itu disampaikan Emmi Sri Ardhyanti, Komisioner Bidang Kelembagaan KIP Jateng saat didaulat sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Performa dan Layanan PPID KPU Kab/Kota, Rabu (10/11/2021), di ruang rapat KPU Kabupaten Magelang. 

Diskusi hasil inisiasi dadakan KPU Kabupaten Magelang ini juga turut dihadiri Basmar Perianto Amron dan Ign Bambang Sarwodiono, Ketua dan Anggota KPU Kota Magelang didampingi Ira Wahyu Catur Kusumaningtyas, Sekretaris KPU Kota Magelang.Ketiganya turut berbagi pengetahuan dan informasi tentang layanan PPID yang selayaknya berlaku di KPU kabupaten/kota.

Dijelaskan Emmi, poin pertama adalah profil, bagaimana tampilan profil pejabat lembaga publik disajikan dalam format yang apik dan lengkap sesuai harapan masyarakat dalam laman website lembaga publik bersangkutan. Kedua, informasi mengenai penetapan PPID, termasuk Surat Keputuan (SK) Penetapan PPID dan Struktur organisasi PPID mencakup personil – personil yang terlibat dalam PPID, apakah senantiasa diperbarui sesuai perkembangan atau dinamika yang berlaku dilembaga publik yang bersangkutan.

Ketiga, informasi mengenai program kegiatan lembaga publik itu sendiri, termasuk didalamnya adalah unggahan dokumen tentang anggaran, penerimaan pegawai, keuangan termasuk didalamnya DIPA, CALK, neraca keuangan. Tak hanya itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) juga harus diunggah dalam laman website secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Poin terakhir adalah informasi lain yang mendukung, seperti unggahan tentang peraturan baru yang diterbitkan lembaganya, Daftar Informasi Publik yang berisi jenis-jenis informasi apa saja yang dapat diakses publik, termasuk juga pengumuman lelang baik pengadaan barang dan jasa maupun penghapusan Barang Milik Negara (BMN) lembaga publik tersebut. Tak kalah penting adalah adanya saluran pengaduan masyarakat tentang kinerja lembaga publik yang bersangkutan.(***/RED)

Pengelolaan JDIH KPU Kab Magelang Terbaik ke3 Se Jateng

Pemberian Penghargaan Kinerja Tahun 2021 Tingkat KPU Provinsi Jateng

Selengkapnya

5 Asas Dalam Perjanjian

Webinar Penyusunan Keputusan dan MOu di Lingkungan KPU

Selengkapnya

Validitas Sirekap Lebih Baik Dibanding Manual

Webinar Penerapan Sirekap pada Pemilu, Rabu(17/11/2021)

Selengkapnya

Jangan Remehkan Media Sosial

Workshop Set Up Akun Facebook KPU Tahun 2021 Gelombang I

Selengkapnya

Masukan Masyarakat Penting dalam Penyusunan Keputusan

Webinar Teknik Penyusunan Produk Hukum Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Selengkapnya

Netiquette: Kemampuan Kontrol Diri Saat Berinternet

Rabu Ingin Tahu (RIT) Episode 28

Selengkapnya